Pencabutan Kepailitan

Menurut pasal 15 (1) UUK, apabila keadaan harta pailit memberi petunjuk untuk mencabut kepailitan, maka pengadilan niaga dapat memerintahkan supaya kepailitan dicabut.

UU tersebut tidak memberi penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan petunjuk, namun menurut Kartono SH, yang dimaksud adalah harta yang ada saat debitur dinyatakan pailit “nihil”atau sedikit sekali, sehingga sering disebut pencabutan karena kekurangan aktiva.

Terhadap pencabutan kepailitan tersebut, hakim yang memerintahkan pengakhiran pailit akan menetapkan jumlah biaya kepailitan dan imbalan jasa kurator. Imbalan jasa tersebut dibebankan pada debitur dan terhadap penetapan hakim tentang biaya dan imbalan jasa itu tidak dapat diajukan upaya hukum apapun. Untuk pelaksanaan pembayaran biaya dan imbalan jasa bagi kurator, akan dikeluarkan fiat eksekusi oleh hakim dan pembayaran tersebut harus didahulukan atas semua utang yang tidak dijamun dengan agunan