Kepailitan Terhadap Harta Warisan

Menurut pasal 197 UUK, harta kekayaan orang yang meninggal dunia harus dinyatakan dalam keadaan pailit, bila seseorang atau beberapa kreditur mengajukan permohonan yang menguraikan secara singkat dan pernyataan bahwa orang yang meninggal itu berada dalam keadaan berhenti membayar utang – utangnya, ataupun pada saat meninggal, harta peninggalannya tidak cukup untuk membayar utang – utangnya.

Permohonan kepailitan terhadap harta warisan ini dapat diajukan hanya oleh satu orang kreditur, melalui Pengadilan Niaga dalam wilayah hukum tepat meninggalnya debitur yang bersangkutan. Permohonan tersebut diajukan dalam waktu tiga bulan setelah adanya penerimaan warisan, atau dalam waktu enam bulan setelah meninggalnya debitur yang bersangkutan. Penyataan pailit tersebut mengakibatkan harta kekayaan orang yang meninggal dipisahkan demi hukum dari harta kekayaan para ahli warisnya, seperti diatur dalam pasal 1107 KUHPerdata.

Putusan pailit dibatalkan oleh Tingkat Pengadilan yang Lebih Tinggi

Undang-undang nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang memberikan sebuah jalan [...]

Rehabilitasi dalam PKPU

Rehabilitasi dalam konteks PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang) mengacu pada upaya untuk memulihkan keuangan perusahaan [...]

Insolvensi atau Pemberesan Harta Pailit

Insolvensi dan pemberesan harta pailit adalah istilah hukum yang terkait dengan kondisi keuangan perusahaan atau [...]

Sebab Berakhirnya Kepailitan

Kepailitan menurut pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan [...]

Bagaimanakah ketentuan mengenai Pencocokan Piutang?

Mengenai pencocokan piutang diatur dalam Pasal 113 sampai dengan Pasal 143 UU K-PKPU. Ketentuan mengenai [...]

Tugas Hakim Pengawas

Dalam putusan pernyataan pailit, selain kurator, harus juga diangkat seorang hakim pengawas yang ditunjuk dari [...]

Tugas Kurator

Lebih jauh lagi tugas kurator dapat dilihat pada job description dari kurator pengurus, karena setidaknya ada 3 [...]

Syarat Pengajuan Kepailitan

Syarat pengajuan kepailitan dapat berbeda-beda tergantung pada undang-undang kepailitan yang berlaku di suatu negara. Di [...]