Hubungan Antara Cedent Dengan Cessionaris Part 2

Syarat  yang kedua : kewenangan mengambil tindakan beschikking.

Penyerahan/levering tagihan tersebut cessie harus dilakukan oleh orang yang mempunyai kewenangan mengambil tindakan beschikking.

Pasal 1977 menyebutkan tentang benda-benda bergerak, kecuali yang berupa bunga dan tagihana yang bukan tagihan atas tunjuk (toonder); jadi tindak temasuk di dalamanya benda-benda (bergerak) tidak berwujud lainnya, selain yang disebutkan, yaitu bunga dan tagihan atas tunjuk (tonnder). Mengenai apakah tagihan atas order termasuk di dalamnya, para sarjana masih meragukannya. tetapi, tagihan-tagihan atas order seperti wissel, promes, cheque dan cognossement diatur tersendiri oleh K.U.H.D. Untuk tagihan-tagihan atas nama, para sarjana berpendapat bahwa di sini tidak ada alasan untuk menyimpang dari ketentuan umum. Sehingga di sini tetap berlaku asas : nemo plus iurist, yang tak lain berarti, bahwa levering baru sah kalau yang mengoperkan mempunyai kewenangan beschikking.

Keadaannya lain sekali dalam hal yang dioper adalah tagihan aan toonder atau aan order, karena akta dalam mana tagihan tersebut diwujudkan, selain dimaksudkan sebagai tanda bukti, juga daya kerja legitiematie.

Untuk membuktikan pemilikannya, pemegang tagihan aan order atau aan toonder cukup dengan menunjukan surat tagihannya.

Lain halnya dengan tagihan atas  nama. Barang siapa mau mengoper suatu tagihan atas nama wajib untuk menyelidiki apakah orang yang menawarkan tagihan tersebut benar-benar orang yang wenang mengambil tindakan beschikking atasnya.

Sebenarnya lebih tepat kalau kita tafsirkan, bahwa yang dimaksud oleh ps. 1977 adalah benda-benda bergerak tindak atas nama, yaitu berbeda-beda, yang tidak terdaftar dalam suatu register umum, seperti umpamanya Buku Tanah Daftar Pemilik Kendaraan Bermotor dan lain-lain.

Hak tagihan atas nama adalah hak-hak atas nama tetapi tidak terdaftar, artinya tidak ada suatu daftar yang tersendiri, dimana orang dapat melihat siapa pemilik dari tagihan yang bersangkutan.

Kata “atas nama” disana hanya berarti bahwa yang mempunyai tagihan orangnya tertentu dan dikenal oleh debitur. Walaupun demikian pasal 1977 dianggap tak berlaku bagi tagihan-tagihan atas nama, sehingga pada tagihan-tagihan semacam itu selalu disyaratkan adanya kewenangan mengambil tindakan beschikking dari orang yang menyerahkan tagihan tersebut, sama seperti yang disyaratkan bagi barang-barang terdaftar. Hanya yang penting untuk diperhatikan adalah bahwa syaratnya bukan “penyerahan dari pemilik tetapi dari orang yang wenang mengambil tindakan beschikking”.

Putusan pailit dibatalkan oleh Tingkat Pengadilan yang Lebih Tinggi

Undang-undang nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang memberikan sebuah jalan [...]

Rehabilitasi dalam PKPU

Rehabilitasi dalam konteks PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang) mengacu pada upaya untuk memulihkan keuangan perusahaan [...]

Insolvensi atau Pemberesan Harta Pailit

Insolvensi dan pemberesan harta pailit adalah istilah hukum yang terkait dengan kondisi keuangan perusahaan atau [...]

Sebab Berakhirnya Kepailitan

Kepailitan menurut pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan [...]

Bagaimanakah ketentuan mengenai Pencocokan Piutang?

Mengenai pencocokan piutang diatur dalam Pasal 113 sampai dengan Pasal 143 UU K-PKPU. Ketentuan mengenai [...]

Tugas Hakim Pengawas

Dalam putusan pernyataan pailit, selain kurator, harus juga diangkat seorang hakim pengawas yang ditunjuk dari [...]

Tugas Kurator

Lebih jauh lagi tugas kurator dapat dilihat pada job description dari kurator pengurus, karena setidaknya ada 3 [...]

Syarat Pengajuan Kepailitan

Syarat pengajuan kepailitan dapat berbeda-beda tergantung pada undang-undang kepailitan yang berlaku di suatu negara. Di [...]