Hubungan Antara Cedent Dengan Cessionaris Part 3

Cessie accessoir pada rechtstitel

Kalau kita berbicara tentang tagihan atas nama hendaknya kita jangan berfikir bahwa tagihan tersebut mesti timbul dari suatu perjanjian hutang piutang, sebab yang namanya tagihan atas nama bisa saja berupa tagihan atas kekurangan pembayaran suatu pembelian atau tagihan atas kekurangan pembayaran suatu pembelian atau tagihan yang berasal dari suatu tuntutan ganti rugi bahkan tagihan tersebut tidak usah berwujud uang tertentu. Dapat saja tagihan atas nama tersebut merupakan tagihan atas penyerahan barang.

Cessie sebagai cara untuk menyerahkan/levering selalu accessoir pada suatu peristiwa hukum yang menimbulkan kewajiban levering. Hubungan obligatoir yang mendahului  cessie dapat berupa perjanjian yang paling umum perjanjian jual beli tetapi bisa juga timbul karena hubungan obligatoir yang lain, seperti inbreng atau onrechtmatige daad seperti dikatakan di atas.

Dalam hal dasar cessie adalah jual beli atas hak tagihan maka harga jual/beli tersebut tidak perlu bahkan biasanya lebih rendah dari nilai nominal tagihannya.

Kalau orang menjual hak tagihan yang baru matang untuk ditagih sebulan kemudian, maka pembeli tentunya tidak mau mengopernya dengan nilai yang sama dengan nilai nominalnya. Karena cessie merupakan buntut dari suatu hubungan obligatoir, maka apabila dasar cessie batal umpama karena perjanjian obligatoirnya cacad sehingga dibatalkan, maka akta cessie tidak menjadikan cessionaris pemilik dari tagihan yang diterimanya.

Syarat-syarat khusus

Pasal 61 menyatakan cessie harus dilakukan dengan membuat suatu akta dan akta demikian dinamakan akta cessie.

Dari ketentuan tersebut nyata bahwa untuk cessie ditentukan suatu bentuk tertentu, yaitu tertulis, walaupun untuk hubungan obligatoir yang menjadi dasar cessie, seperti misalnya jual belinya,  tidak disyaratkan suatu bentuk tertentu  (bisa lisan, bisa tertulis, bisa authentiek).

Cessie cukup dituangkan dalam suatu akta baik dibawah tangan maupun authentiek, asal di dalamnya tegas-tegas disebutkan bahwa kreditur lama dengan itu telah menyerahkan hak tagihannya kepada kreditur baru.

Kesimpulannya cessie secara lisan tidak sah, dan karenanya tidak mengoperkan hak tagihan tersebut kepada orang lain.

Namun dari apa yang diuraikan di atas jangan diartikan bahwa cessie tanpa penerimaan pihak lain sudah ada, karena pernyataan sepihak saja tanpa penerimaan tidak menimbulkan cessie.

HgH dalam salah satu keputusannya mengatakan, bahwa akta cessie itu tidak perlu berupa suatu perjanjian, pernyataan sepihak saja sudah cukup  asal kemudian diterima oleh cessionaris.

Dari syarat umum maupun syarat khusus dapat kita ketahui, bahwa cessie dapat terjadi diluar kerja sama dan cessus.

Dengan penanda  tangan akta cessie saja, cessie sudah selesai, sudah sah, artinya sudah sah dioperkan hak tagih dari cedent kepada cessionarios.

Putusan pailit dibatalkan oleh Tingkat Pengadilan yang Lebih Tinggi

Undang-undang nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang memberikan sebuah jalan [...]

Rehabilitasi dalam PKPU

Rehabilitasi dalam konteks PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang) mengacu pada upaya untuk memulihkan keuangan perusahaan [...]

Insolvensi atau Pemberesan Harta Pailit

Insolvensi dan pemberesan harta pailit adalah istilah hukum yang terkait dengan kondisi keuangan perusahaan atau [...]

Sebab Berakhirnya Kepailitan

Kepailitan menurut pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan [...]

Bagaimanakah ketentuan mengenai Pencocokan Piutang?

Mengenai pencocokan piutang diatur dalam Pasal 113 sampai dengan Pasal 143 UU K-PKPU. Ketentuan mengenai [...]

Tugas Hakim Pengawas

Dalam putusan pernyataan pailit, selain kurator, harus juga diangkat seorang hakim pengawas yang ditunjuk dari [...]

Tugas Kurator

Lebih jauh lagi tugas kurator dapat dilihat pada job description dari kurator pengurus, karena setidaknya ada 3 [...]

Syarat Pengajuan Kepailitan

Syarat pengajuan kepailitan dapat berbeda-beda tergantung pada undang-undang kepailitan yang berlaku di suatu negara. Di [...]