Tagihan Yang Ditujukan Kepada Debitur

Tagihan-tagihan ditujukan kepada debitur, bila dianggap perlu diselesaikan dengan cara:

  1. Diberlakukan sebagai suatu tagihan dengan syarat tangguh artinya tagihan tersebut dimasukan dalam daftar yang memuat:

– nama dan tempat tinggal para kreditur,

– jumlah piutang masing-masing beserta penjelasannya,

– apakah piutang tersebut diakui atau dibantah

Jumlah tagihan tersebut ditentukan dengan nilai yang berlaku pada saat dimulainya PKPU. Jika pengurus dan para kreditur tidak mencapai kesepakatan tentang penetapan nilai tagihan tersebut, maka tagihan demikian harus diterima secara bersyarat untuk ditetapkan oleh hakim pengawas.

  1. Diberlakukannya sebagai piutangyang dapat ditagih pada waktu yang tidak dipastikan atau yang memberikan hak atas tunjangan berkala dan dimasukan dalam daftar dengan nilai pada saat PKPU itu mulai berlaku.
  2. Diberlakukan sebagai piutang yang baru dapat ditagih setahun kemudian oleh PKPU mulai berlaku, akan diberlakukan seolah-olah dapat ditagih pada saat tersebut.

Semua piutang yang baru dapat ditagih setelah setahun, terhitung sejak berlakunya PKPU, dimasukan dalam daftar dengan perhitungan waktu setelah lewatnya waktu sejak saat tersebut.

Seorang yang telah mengambil alih utang atau piutang dari harta kekayaan tersebut, sebelum mulai berlakunya PKPU, tidak boleh minta agar dilakukan perhitungan utang piutang, bila sewaktu mengadakan pengambilan itu tidak dilakukan dengan itikad baik.

Terhadap utang piutang yang pengambilalihannya terjadi kemudian sesudah ada PKPU, tidak dapat diadakan perhitungan utang-piutang. Pembayaran kepada debitur yang kepadanya telah diberikan PKPU sementara akan tetapi belum diberitahukan atau diumumkan, untuk memenuhi perikatan yang diterbitkan sebelum adanya PKPU kepada debitur, akan membebaskan pelakunya dari harta kekayaan selama ia dapat membuktikan bahwa ia tidak tahu tentang adanya PKPU sementara itu.

Pembayaran seperti itu dan yang dilakukan sesudah adanya pengumuman tentang PKPU, tidak membebaskan harta kekayaan kecuali bila pelakunya dapat membuktikan bahwa pengumuman PKPU telah dilakukan menurut perundang-undangan yang berlaku, dapat diketahui ditempat tinggalnya. Sebaliknya pengurus dapat membuktikan bahwa pengumuman yang dilakukan dapat diketahui. 3

Putusan pailit dibatalkan oleh Tingkat Pengadilan yang Lebih Tinggi

Undang-undang nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang memberikan sebuah jalan [...]

Rehabilitasi dalam PKPU

Rehabilitasi dalam konteks PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang) mengacu pada upaya untuk memulihkan keuangan perusahaan [...]

Insolvensi atau Pemberesan Harta Pailit

Insolvensi dan pemberesan harta pailit adalah istilah hukum yang terkait dengan kondisi keuangan perusahaan atau [...]

Sebab Berakhirnya Kepailitan

Kepailitan menurut pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan [...]

Bagaimanakah ketentuan mengenai Pencocokan Piutang?

Mengenai pencocokan piutang diatur dalam Pasal 113 sampai dengan Pasal 143 UU K-PKPU. Ketentuan mengenai [...]

Tugas Hakim Pengawas

Dalam putusan pernyataan pailit, selain kurator, harus juga diangkat seorang hakim pengawas yang ditunjuk dari [...]

Tugas Kurator

Lebih jauh lagi tugas kurator dapat dilihat pada job description dari kurator pengurus, karena setidaknya ada 3 [...]

Syarat Pengajuan Kepailitan

Syarat pengajuan kepailitan dapat berbeda-beda tergantung pada undang-undang kepailitan yang berlaku di suatu negara. Di [...]