Berita Acara Rapat Part. 2

Para kreditur yang piutangnya dijamin dengan Hak Tanggungan, gadai atau hak istimewa berada diluar perdamaian, mereka tidak berhak mengeluarkan suaran dan perdamaian tersebut juga tidak mengikat mereka (psl 139;152 UUK).

Dengan tetap memperhatikan ketentuan pasal 128, apabila terdapa bantahan terhadap hak para kreditur pemegang hak tanggungan, gadai ataupun hak agunan atas kebendaan lainnya atau pemegang hak agunan atas panenan dan kreditur yang diistimewakan, termasuk para kreditur yang haknya didahulukan, para kreditur tersebut tidak boleh mengeluarkan suara berkenaan dengan rencana perdamaian, kecuali apabila mereka telah melepaskan haknya untuk didahulukan demi kepentingan harta pailit sebelum diadakan pemungutan suara tentang rencana perdamaian tersebut.

Menurut pasal 152 UUK, perdamaian yang telah disahkan berlaku bagi semua kreditur yang tidak mempunyai hak untuk didahulukan tanpa kecuali, dengan tidak mempedulikan apakah mereka mengajukan diri atau tidak dalam kepailitan tersebut. Bila debitur pailit menyampaikan rencana perdamaian dalam waktu selambat-lambatnya8 hari sebelum diadakannyarapat pencocokan utang piutang, dan telah diumumkan oleh pengadilan, maka rencana tersebut setelah rapat pencocokan utang piutang harus dibicarakan dan diputuskan, kecuali:

  1. Bila dalam rapat yang sedang diselenggarakan itu diangkat suatu panitia tetap para kreditur yang anggotanya bukan berasal dari panitia sementara, sedangkan jumlah terbanyak dari para kreditur menghendaki dari panitia yang tetap itu suatu nasehat tertulis mengenai rencana perdamaian yang diusulkan.
  2. Bila rencana perdamaian tidak diumumkan di tempat tertentu oleh panitera maupun kurator dalam waktu yang ditentukan dan sebagian besar kreditur yang hadir menghendaki rapat tersebut ditunda.

Dalam hal-hal tersebut, rapat untuk membicarakan dan mengambil keputusan rencana perdamaian harus ditunda sampai rapat berikutnya, yang harus ditunda sampai rapat berikutnya, yang harus ditentukan paling lambat 3 minggu kemudian oleh hakim pengawas.

Bentuk Harta Warisan Part. 2

Dalam masalah ini Mr. Ter Haar dalam bukunya halaman 215 mengajarkan, pada umumnya daerah – [...]

Bentuk Harta Warisan

Harta warisan bisa memiliki berbagai bentuk, tergantung pada jenis harta yang diwariskan dan peraturan hukum [...]

Hukum waris yang dipergunakan di Indonesia

Untuk setiap warga negara Indonesia, yaitu: Pada dasarnya hukum adat berlaku untuk orang Indonesia asli, [...]

Tali – Kekeluargaan Serta Kondisi Keluarganya

Bahwa sesungguhnya dalam kehidupan masyarakat di dunia ini memiliki kondisi kekeluargaan yang berbeda – beda, [...]

Karakteristik Warisan

Prof. Dr. R. Wirjono Prodjodikoro, SH, memberikan batasan-batasan mengenai warisan, antara lain: Seorang yang meninggalkan [...]

Batasan dan Ruang Lingkup Warisan

Sebagai salah seorang anggota masyarakat, maka kalau kita berbicara tentang seseorang yang meninggal dunia arah [...]

Asas Hukum Waris mengenai Diri Ahli Waris Part. 2

Ketentuan yang kurang lebih sama terdapat pula dalam pewarisan testamair, yaitu pasal 894 BW. Yang [...]

Asas Hukum Waris mengenai Diri Ahli Waris

Asas yang terdapat dalam pasal 836 dan 899: Asas pokok berikutnya dimuat dalam pasal 836 [...]