Berita Acara Rapat Pt. 3

Bila rencana perdamaian dilakukan pada saat rapat pencocokan piutang dan ditolak, maka harta pailit demi hukum berada dalam keadaan tidak mampu membayar (pasal 168 UUK). Apabila perdamaian atau pengesahan perdamaian ditolak maka debitur pailit tersebut tidak boleh menawarkan lagi perdamaian baru (pasal 153 UUK).

Bila dalam perdamaian tidak ditetapkan lain, kurator harus mengembalikan semua barang, uang, buku dan surat yang termasuk harta pailit kepada debitur pailit.

Perdamaian yang telah disahkan dapat dituntut pembatalannya oleh setiap kreditur dengan alasan debitur lala memenuhi isi perdamaian (pasal 160 UUK). Apabila ada permohonan pembatalan perdamaian, maka debitur pailit yang harus membuktikan bahwa ia telah memenuhi isi perdamaian itu (pasal 160:2 UUK). Hakim karena jabatannya berwenang penuh untuk memberikan keleluasaan kepada debitur pailit untuk memenuhi kewajiban itu sampai waktu selambat-lambatnya dalam satu bulan (pasal 160:3 UUK).

Apabila perdamaian dibatalkan, maka kepailitan dibuka kembali seperti semula. Akibatnya: semua perbuatan yang dilakukanoleh debitur dalam waktu antara pengesahan perdamaian dan pembukaan kembali kepailitan, akan mengikat harta pailit (bandingkan pasal 41 dan 164 UUK). Setelah kepailitan dibuka kembali, tidak dapat ditawarkan perdamaian untuk kedua kalinya (pasal 165 UUK).

Proses Perkara Kepailitan di Pengadilan Niaga

Sesuai dengan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan [...]

Pihak yang dapat mengajukan Pailit

Menurut Pasal 2 ayat (1), (2), (3), (4), dan (5) UUKPKPU menunjukkan bahwa pihak yang [...]

Prosedur PKPU

Prosedur PKPU adalah sebagai berikut: Debitor/kreditor memohonkan PKPU sebelum diajukannya permohonan pailit maupun pada waktu [...]

Permohonan PKPU

PKPU diajukan oleh debitor yang mempunyai lebih dari 1 kreditor maupun oleh kreditor. Permohonan PKPU [...]

Pengertian PKPU

PKPU, singkatan dari Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, adalah istilah dalam hukum Indonesia yang merujuk pada [...]

Unsur – Unsur Hak Tanggungan

Hak tanggungan adalah hak jaminan yang diberikan atas suatu benda untuk memenuhi suatu kewajiban, biasanya [...]

Penyelesaian Sengketa dalam Hak Tanggungan

Penyelesaian sengketa dalam hak tanggungan, khususnya dalam konteks hukum Indonesia, biasanya melibatkan beberapa langkah dan [...]

Dasar Hukum Hak Tanggungan

Hak Tanggungan di Indonesia diatur oleh beberapa dasar hukum yang penting. Berikut adalah beberapa dasar [...]