Berita Acara Rapat

Berita acara rapat tentang perdamaian berisi:

  1. Isi perdamaian
  2. Nama kreditur yang berhak memberikan suara tentang kehadiran dalam rapat
  3. Suara yang diberikan oleh masing-masing
  4. Hasil pemungutan suaran dan lain-lain dibicarakan dalam rapat

Berita acara rapat ditandatangani oleh hakim pengawas dan panitera. Walaupun telah ada perdamaian, para kreditur tetap mempunyai hak-hak mereka terhadap para penanggung dan semua kawan-kawan krediturnya (psl 155:1)

Apabila perdamaian ditolak, maka akan diberi ketetapan oleh hakim disertai dengan alasan-alasannya. Menurut pasal 149:2 UUK, pengadilan harus menolak pengesahan perdamaian apabila:

  1. Kekayaan harta pailit, termasuk didalamnya segala barang yang terhadapnya berlaku hak menahan barang (hak retensi), melebihi jumlah yang dijanjikan dalam perdamaian.
  2. Perdamaian tersebut tidak terjamin penuh
  3. Perdamaian tercapai karena penipuan, yang menguntungkan secara tidak wajar seorang kreditur atau beberapa kreditur, atau karena penggunaan cara lain yang tidak jujur dengan tidak mempedulikan apakah dalam hal ini debitur pailit turut atau tidak melakukannya.

Bila pengesahan perdamaian ditolak oleh hakim, dalam waktu 8 hari setelah penetapan, para kreditur yang mendukung pengesahan perdamaian maupun debitur itu sendiri, dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung mengenai penetapan itu.

Sebaliknya bila pengesahan perdamaian dikabulkan oleh hakim, para kreditur yang menolak perdamaian atau yang tidak hadir dalam pemungutan suara dapat mengajuka kasasi dalam waktu 8 hari setelah penetapan.

Putusan pailit dibatalkan oleh Tingkat Pengadilan yang Lebih Tinggi

Undang-undang nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang memberikan sebuah jalan [...]

Rehabilitasi dalam PKPU

Rehabilitasi dalam konteks PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang) mengacu pada upaya untuk memulihkan keuangan perusahaan [...]

Insolvensi atau Pemberesan Harta Pailit

Insolvensi dan pemberesan harta pailit adalah istilah hukum yang terkait dengan kondisi keuangan perusahaan atau [...]

Sebab Berakhirnya Kepailitan

Kepailitan menurut pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan [...]

Bagaimanakah ketentuan mengenai Pencocokan Piutang?

Mengenai pencocokan piutang diatur dalam Pasal 113 sampai dengan Pasal 143 UU K-PKPU. Ketentuan mengenai [...]

Tugas Hakim Pengawas

Dalam putusan pernyataan pailit, selain kurator, harus juga diangkat seorang hakim pengawas yang ditunjuk dari [...]

Tugas Kurator

Lebih jauh lagi tugas kurator dapat dilihat pada job description dari kurator pengurus, karena setidaknya ada 3 [...]

Syarat Pengajuan Kepailitan

Syarat pengajuan kepailitan dapat berbeda-beda tergantung pada undang-undang kepailitan yang berlaku di suatu negara. Di [...]