Bantahan Piutang

Bila dalam rapat pencocokan piutang ada bantahan terhadap piutang, maka hakim pengawas akan mendamaikan para pihak. Apabila para pihak tidak dapat didamaikan, hakim pengawas

akan memerintahkan para pihak untuk menyelesaikan masalah tersebut ke pengadilan. Sidang pengadilan tersebut dilakukan secara sumir.

Bila kreditur yang piutangnya dibantah tidak hadir dalam sidang, panitera akan segera memberitahukan dengan surat dinas tercatat tentang bantahan piutang tersebut (psl 120:1 UUK) akan tetapi kreditur yang bersangkutan tidak boleh mengajukan perkara tentang tidak adanya pemberitahuan termaksud (psl 120:2 UUK), artinya kreditur tidak boleh mengajukan perlawanan dengan alasan tidak ada pemberitahuan tentang bantahan piutang tersebut.

Menurut pasal 118:4 UUK, hakim dapat memutuskan:

  1. Bila kreditur yang meminta pencocokan piutang tidak hadir dalam sidang yang ditentukan, maka dianggap permohonannya telah ditarik kembali;
  2. Bila yang mengajukan bantahan terhadap piutang tidak hadir dalam sidang, maka ia dianggap telah menarik kembali bantahannya dan hakim mengakui piutang yang bersangkutan.
Proses Perkara Kepailitan di Pengadilan Niaga

Sesuai dengan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan [...]

Pihak yang dapat mengajukan Pailit

Menurut Pasal 2 ayat (1), (2), (3), (4), dan (5) UUKPKPU menunjukkan bahwa pihak yang [...]

Prosedur PKPU

Prosedur PKPU adalah sebagai berikut: Debitor/kreditor memohonkan PKPU sebelum diajukannya permohonan pailit maupun pada waktu [...]

Permohonan PKPU

PKPU diajukan oleh debitor yang mempunyai lebih dari 1 kreditor maupun oleh kreditor. Permohonan PKPU [...]

Pengertian PKPU

PKPU, singkatan dari Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, adalah istilah dalam hukum Indonesia yang merujuk pada [...]

Unsur – Unsur Hak Tanggungan

Hak tanggungan adalah hak jaminan yang diberikan atas suatu benda untuk memenuhi suatu kewajiban, biasanya [...]

Penyelesaian Sengketa dalam Hak Tanggungan

Penyelesaian sengketa dalam hak tanggungan, khususnya dalam konteks hukum Indonesia, biasanya melibatkan beberapa langkah dan [...]

Dasar Hukum Hak Tanggungan

Hak Tanggungan di Indonesia diatur oleh beberapa dasar hukum yang penting. Berikut adalah beberapa dasar [...]