Sebab Berakhirnya Kepailitan Part 4

Putusan pailit dibatalkan oleh Tingkat Pengadilan yang Lebih Tinggi

Undang-undang nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang memberikan sebuah jalan apabila salah satu pihak atau para pihak kurang puas terhdap hasil putusan pailit yang telah dijatuhkan. Sebagaimana telah diatur dalam pasal 196 (1) Undang-undang nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang bahwa Terhadap putusan pengadilan, kuator atau setiap kreditur dapat mengajukan permohonan kasasi. Kasasi diselenggarakan sesuai dengan prosedur yang telah diatur sebelumnya pada pasal 11-13 Undang-undang nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Namun, walaupun terdapat upaya hukum selanjutnya, putusan pailit tingkat I tetap dilaksanakan mengingat putusan pailit ialah putusan yang bersifat serta merta. Selain dapat diajukan upaya hukum kasasi, putusan pailit juga dapat diajukan upaya hukum peninjaun kembali.

Apabila pada tingkat kasasi ternyata putusan pernyataan pailit itu dibatalkan, maka kepailitan bagi debitor juga berakhir. Namun, segala perbuatan yang telah dilakukan kurator sebelum atau pada saat kurator menerima pemberitahuan tentang putusan pembatalan dari Mahkamah Agung, tetap sah. Dengan pembatalan putusan pernyataan pailit tersebut, perdamaian yang telah terjadi hapus demi hukum. Majelis hakim yang membatalkan putusan pernyataan pailit juga menetapkan biaya kepailitan dan imbalan jasa Kurator. Biaya tersebut dibebankan kepada pemohon pernyataan pailit atau kepada pemohon dan Debitor dalam perbandingan yang ditetapkan oleh majelis hakim tersebut. Dengan pembatalan putusan pernyataan pailit dibatalkan, perdamaian yang mungkin terjadi gugur demi hukum.

Cessie Accessoir Pada Rechtstitel

Kalau kita berbicara tentang tagihan atas nama hendaknya kita jangan berfikir bahwa tagihan tersebut mesti [...]

Perjanjian Obligatoir Dan Perjanjian Kebendaan (Zakeluke Overeenkomst) Part.2

Dengan demikian dalam sistem K.U.H.Perdata dibedakan antara perjanjian obligatoir dengan perjanjian penyerahan objek perjanjian. Telah [...]

Perjanjian Obligatoir Dan Perjanjian Kebendaan (Zakeluke Overeenkomst)

Untuk dapat mengerti masalah tersebut, penjelasan tentang sistem yang dianut dalam K.U.H. Perdata, yang membedakan [...]

Penggantian Kreditur Dan Levering

Seperti dikatakan pada pembahasan sebelumnnya, atas tagihan-tagihan tersebut di atas oleh undang-undang atau boleh kesepakatan [...]

Ciri-Ciri Tagihan Atas Tunjuk, Atas Order Dan Atas Nama

Pasal 613 berbicara tentang pengoperan/penyerahan hak tagihan atas nama, atas order, atas tunjuk dan benda [...]

Subjek-Subjek Dalam Suatu Tagihan

Di dalam suatu tagihan selalu terlibat dua pihak, yaitu pihak kreditur dan debitur. Kedua pihak [...]

Cessie (Tagihan Pada Umumnya)

Dalam kehidupannya sehari-hari, apalagi didalam dunia perdagangan, kita mengenal. bermacam-macam tagihan, seperti tagihan biasa, wessel, [...]

Apa itu Cessie?

Cessie adalah istilah yang diciptakan oleh doktrin, untuk menunjuk kepada tindakan penyerahan tagihan atas nama, sebagaimana [...]