Permohonan PKPU

PKPU diajukan oleh debitor yang mempunyai lebih dari 1 kreditor maupun oleh kreditor. Permohonan PKPU diajukan ke Pengadilan Niaga dengan ditandatangani oleh pemohon dan oleh advokatnya. Prosedur permohonan PKPU dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 224 UU KPKPU sebagai berikut:

  1. Permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 harus diajukan kepada Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dengan ditandatangani oleh pemohon dan oleh advokatnya.
  2. Dalam hal pemohon adalah Debitor, permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang harus disertai daftar yang memuat sifat, jumlah piutang, dan utang Debitor beserta surat bukti secukupnya.
  3. Dalam hal pemohon adalah Kreditor, Pengadilan wajib memanggil Debitor melalui juru sita dengan surat kilat tercatat paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum sidang.
  4. Pada sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Debitor mengajukan daftar yang memuat sifat, jumlah piutang, dan utang Debitor beserta surat bukti secukupnya dan, bila ada, rencana perdamaian.
  5. Pada surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilampirkan rencana perdamaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222.
  6. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) berlaku mutatis mutandis sebagai tata cara pengajuan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utangsebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Penundaan Kewajiban Penundaan Utang, Kurator, Advokat, Pengacara, Penundaan Kewajiban Penundaan Utang, Kurator, Advokat, Pengacara, Penundaan Kewajiban Penundaan Utang, Kurator, Advokat, Pengacara, Penundaan Kewajiban Penundaan Utang, Kurator, Advokat, Pengacara, Penundaan Kewajiban Penundaan Utang, Kurator, Advokat, Pengacara, Penundaan Kewajiban Penundaan Utang, Kurator, Advokat, Pengacara, Penundaan Kewajiban Penundaan Utang, Kurator, Advokat, Pengacara, Penundaan Kewajiban Penundaan Utang, Kurator, Advokat, Pengacara, Penundaan Kewajiban Penundaan Utang, Kurator, Advokat, Pengacara, Penundaan Kewajiban Penundaan Utang, Kurator, Advokat, Pengacara, Penundaan Kewajiban Penundaan Utang, Kurator, Advokat, Pengacara, Penundaan Kewajiban Penundaan Utang, Kurator, Advokat, Pengacara, Penundaan Kewajiban Penundaan Utang, Kurator, Advokat, Pengacara, Penundaan Kewajiban Penundaan Utang, Kurator, Advokat, Pengacara, Penundaan Kewajiban Penundaan Utang, Kurator, Advokat, Pengacara, Penundaan Kewajiban Penundaan Utang, Kurator, Advokat, Pengacara, Penundaan Kewajiban Penundaan Utang, Kurator, Advokat, Pengacara, Penundaan Kewajiban Penundaan Utang, Kurator, Advokat, Pengacara, Penundaan Kewajiban Penundaan Utang, Kurator, Advokat, Pengacara, Penundaan Kewajiban Penundaan Utang, Kurator, Advokat, Pengacara, Penundaan Kewajiban Penundaan Utang, Kurator, Advokat, Pengacara, Penundaan Kewajiban Penundaan Utang, Kurator, Advokat, Pengacara, Penundaan Kewajiban Penundaan Utang, Kurator, Advokat, Pengacara, Penundaan Kewajiban Penundaan Utang, Kurator, Advokat, Pengacara