Berakhirnya Penundaaan Kewajiban Pembayaran Utang

PKPU dapat berakhir atas permintaan hakim pengawas atau atas permohonan pengurus atau satu atau lebih kreditur atau atas prakarsa pengadilan, apabila:

  1. Debitur, selama PKPU bertindak dengan itikad buruk dalam melakukan pengurusan terhadap hartanya;
  2. Debitur mencoba merugikan para krediturnya;
  3. Debitur melakukan pelanggaran ketentuan pasal 226:1 UUK , yaitu melakukan tindakan pengurusan atau memindahkan hak atas suatu bagian dari hartanya tanpa diberi wewenang oleh pengurus;
  4. Debitur lalai melaksanakan tindakan-tindakan yang diwajibkan kepadanya oleh pengadilan pada saat atau setelah PKPU diberikan, atau lalai melaksanakan tindakan-tindakan yang disyaratkan oleh para pengurus demi kepentingan harta debitur;
  5. Selama waktu PKPU, keadaan harta debitur ternyata lagi memungkinkan dilanjutkannya PKPU atau;
  6. Keadaan debitur tidak dapat diharapkan untuk memenuhi kewajibannya terhadap para kreditur pada waktunya.

Dalam keadaan yang disebut dalam nomor 1 dan 3, pengurus wajib mengajukan permohonan pengakhiran PKPU. Dalam pemeriksaan di pengadilan, pemohon, debitur dan pengurus harus didengar atau dipanggil sebagaimana mestinya. Panggilan dikeluarkan oleh panitera pada tanggal yang telah ditetapkan oleh pengadilan.

Jika pengadilan menganggap bahwa sidang permohonan pengakhiran PKPU tidak dapat diselesaikan sebelum para kreditur didengar (yaitu dalam waktu 45 hari setelah putusan penundaan sementara kewajiban pembayaran utang ditetapkan), pengadilan wajib memerintahkan agar para kreditur diberitahu secara tertulis, bahwa mereka tidak dapat didengar pada tanggal tersebut. Pengadila akan menetapkan tanggal lain untuk sidang dan dalam hal demikian para kreditur wajib dipanggil oleh pengurus

Tugas Kurator

Lebih jauh lagi tugas kurator dapat dilihat pada job description dari kurator pengurus, karena setidaknya ada 3 [...]

Syarat Pengajuan Kepailitan

Syarat pengajuan kepailitan dapat berbeda-beda tergantung pada undang-undang kepailitan yang berlaku di suatu negara. Di [...]

Dasar Hukum Kepailitan

Dasar hukum kepailitan biasanya terdapat dalam undang-undang kepailitan yang berlaku di suatu negara. Di Indonesia, [...]

Siapa Yang Dapat Mengajukan Permohonan Pailit?

Menurut Pasal 2 ayat (1), (2), (3), (4), dan (5) UUKPKPU menunjukkan bahwa pihak yang [...]

Ketentuan Mengenai Piutang Dalam PKPU

PKPU adalah singkatan dari Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Dalam konteks hukum di Indonesia, PKPU adalah [...]

Permohonan PKPU

Permohonan PKPU adalah proses hukum di Indonesia yang mengacu pada Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Proses [...]

Pengertian PKPU

Dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU pada Pasal 222 ayat (2) [...]

Syarat Objektif Sahnya Perjanjian

Syarat objektif sahnya perjanjian dapat ditentukan dalam : Pasal 1332 sampai dengan pasal 1334 Kitab [...]