Akibat Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Terhadap Perjanjian Untuk Menyerahkan Barang

Bila saat putusan PKPU ditetapkan, telah diadakan perjanjian untuk menyerahkan barang-barang dagangan yang diperdagangkan di bursa dengan penyebutan tenggang waktunya, dan penyerahan itu akan dilakukan menjelang suatu saat atau dalam tenggang waktu yang ditentukan, sedangkan saat itu tiba atau tenggang waktu itu berakhir sesudah mulai berlakunya PKPU, maka hapuslah perjanjian itu dengan pemberian PKPU yang bersifat sementara. Pihak lawan boleh mengajukan tuntutan ganti rugi menurut pasal 231 UUK.

Tuntutan ganti rugi itu dilakukan berdasarkan perimbangan utangnya dari semua kreditur, kecuali terhadap barang-barang yang atasnya dapat dilakukan hak retensi oleh para kreditur, wajib dikembalikan pada debitur, dengan membayar piutang-piutang yang bersangkutan, bila hal ini akan menguntungkan harta debitur.

Bentuk Harta Warisan Part. 2

Dalam masalah ini Mr. Ter Haar dalam bukunya halaman 215 mengajarkan, pada umumnya daerah – [...]

Bentuk Harta Warisan

Harta warisan bisa memiliki berbagai bentuk, tergantung pada jenis harta yang diwariskan dan peraturan hukum [...]

Hukum waris yang dipergunakan di Indonesia

Untuk setiap warga negara Indonesia, yaitu: Pada dasarnya hukum adat berlaku untuk orang Indonesia asli, [...]

Tali – Kekeluargaan Serta Kondisi Keluarganya

Bahwa sesungguhnya dalam kehidupan masyarakat di dunia ini memiliki kondisi kekeluargaan yang berbeda – beda, [...]

Karakteristik Warisan

Prof. Dr. R. Wirjono Prodjodikoro, SH, memberikan batasan-batasan mengenai warisan, antara lain: Seorang yang meninggalkan [...]

Batasan dan Ruang Lingkup Warisan

Sebagai salah seorang anggota masyarakat, maka kalau kita berbicara tentang seseorang yang meninggal dunia arah [...]

Asas Hukum Waris mengenai Diri Ahli Waris Part. 2

Ketentuan yang kurang lebih sama terdapat pula dalam pewarisan testamair, yaitu pasal 894 BW. Yang [...]

Asas Hukum Waris mengenai Diri Ahli Waris

Asas yang terdapat dalam pasal 836 dan 899: Asas pokok berikutnya dimuat dalam pasal 836 [...]