Rehabilitasi

Menurut pasal 205 UUK, debitur pailit atau para ahli warisnya berhak untuk mengajukan permohonan rehabilitasi kepada pengadilan yang semua memeriksa kepailitan yang bersangkutan.

Permohonan rehabilitasi akan diterima apabila permohonan dapat melampirkan bukti yang menyatakan bahwa para kreditur yang diakui sudah sudah menerima pembayaran utang seluruhnya. Permohonan tersebut harus diiklankan dalam Berita Negara dan surat kabar yang ditunjuk oleh hakim.

Dalam waktu 2 bulan setelah dilakukan pengiklanan dalam Berita Negara, setiap kreditur yang diakui boleh mengajukan perlawanan terhadap permohonan itu kepada panitera dengan menyampaikan surat keberatan dengan disertai alasan – alasannya.

Setelah berakhirnya waktu 2 bulan, pengadilan harus mengabulkan permohonan tersebut sekalipun tidak ada perlawanan. Terhadap putusan pengadilan ini tidak boleh diajukan kasasi.

Putusan mengenai pengabulan rehabilitasi harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dicatat dalam register umum yang memuat:

  1. Ikhtisar putusan pengadilan;
  2. Uraian singkat mengenai isi putusan;
  3. Rehabilitasi
Proses Perkara Kepailitan di Pengadilan Niaga

Sesuai dengan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan [...]

Pihak yang dapat mengajukan Pailit

Menurut Pasal 2 ayat (1), (2), (3), (4), dan (5) UUKPKPU menunjukkan bahwa pihak yang [...]

Prosedur PKPU

Prosedur PKPU adalah sebagai berikut: Debitor/kreditor memohonkan PKPU sebelum diajukannya permohonan pailit maupun pada waktu [...]

Permohonan PKPU

PKPU diajukan oleh debitor yang mempunyai lebih dari 1 kreditor maupun oleh kreditor. Permohonan PKPU [...]

Pengertian PKPU

PKPU, singkatan dari Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, adalah istilah dalam hukum Indonesia yang merujuk pada [...]

Unsur – Unsur Hak Tanggungan

Hak tanggungan adalah hak jaminan yang diberikan atas suatu benda untuk memenuhi suatu kewajiban, biasanya [...]

Penyelesaian Sengketa dalam Hak Tanggungan

Penyelesaian sengketa dalam hak tanggungan, khususnya dalam konteks hukum Indonesia, biasanya melibatkan beberapa langkah dan [...]

Dasar Hukum Hak Tanggungan

Hak Tanggungan di Indonesia diatur oleh beberapa dasar hukum yang penting. Berikut adalah beberapa dasar [...]