Insolvensi

Menurut pasal 168 UUK, bila dalam rapat pencocokan utang piutang tidak ditawarkan perdamaian atau bila perdamaian yang ditawarkan telah ditolak atau pengesahan perdamaian (homologatie accord) telah ditolak dengan pasti maka demi hukum, harta pailit dalam keadaan tidak mampu membayar (insolvensi).

Bila dalam rapat pencocokan utang piutang tidak ditawarkan perdamaian, atau bila perdamaian yang telah ditawarkan telah ditolak, maka kurator dan kreditur yang hadir dalam rapat tersebut dapat mengusulkan agar perusahaan debitur pailit dilanjutkan. (pasal 168 A:1 UUK)

Atas permintaan kurator dan seorang kreditur yang hadir dalam rapat tersebut, hakim pengawas boleh menunda pemeriksaan usulan tersebut sampai pada rapat yang ditentukan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 14 hari kemudian.

Usulan tersebut harus diterima bila jumlah kreditur yang mewakili lebih dari ½ dari semua piutang yang diakui dan yang diterima dengan bersyarat dan yang tidak dijamin dengan hak tanggungan atau gadai, menyokong usulan tersebut.

Bila dalam waktu 8 hari setelah pengesahan perdamaian secara pasti telah ditolak, kurator atau seorang kreditur yang hadir dapat mengusulkan kepada hakim pengawas untuk melanjutkan perusahaan debitur pailit. Untuk itu hakim pengawas harus mengadakan rapat untuk merundingkan usul tersebut.

Pemanggilan terhadap kreditur oleh kurator harus dilakukan minimal 10 hari sebelum rapat diadakan. Atas permohonan seorang kreditur dan kurator, hakim pengawas dapat memerintahkan agar kelanjutan perusahaan dihentikan.

Dalam hal ini kurator harus memulai pemberesan dan menjual semua harta pailit tanpa perlu memperoleh persetujuan atas bantuan debitur apabila:

  1. Usul untuk mengurus perusahaan debitur tidak diajukan dalam jangka waktu sebagaimana diatur dalam undang-undang ini atau usul tersebut telah diajukan tetapi ditolak atau;
  2. Pengurusan terhadap perusahaan debitur dihentikan.

Kepada debitur pailit yang bersangkutan dapat diberikan sekedar perabot rumah tangga, untuk ditunjuk oleh hakim pengawas (psl 170:2 UUK).

Semua barang harus dijual dihadapan umum atau secara bawah tangan asal ada ijin hakim pengawas.

Putusan pailit dibatalkan oleh Tingkat Pengadilan yang Lebih Tinggi

Undang-undang nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang memberikan sebuah jalan [...]

Rehabilitasi dalam PKPU

Rehabilitasi dalam konteks PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang) mengacu pada upaya untuk memulihkan keuangan perusahaan [...]

Insolvensi atau Pemberesan Harta Pailit

Insolvensi dan pemberesan harta pailit adalah istilah hukum yang terkait dengan kondisi keuangan perusahaan atau [...]

Sebab Berakhirnya Kepailitan

Kepailitan menurut pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan [...]

Bagaimanakah ketentuan mengenai Pencocokan Piutang?

Mengenai pencocokan piutang diatur dalam Pasal 113 sampai dengan Pasal 143 UU K-PKPU. Ketentuan mengenai [...]

Tugas Hakim Pengawas

Dalam putusan pernyataan pailit, selain kurator, harus juga diangkat seorang hakim pengawas yang ditunjuk dari [...]

Tugas Kurator

Lebih jauh lagi tugas kurator dapat dilihat pada job description dari kurator pengurus, karena setidaknya ada 3 [...]

Syarat Pengajuan Kepailitan

Syarat pengajuan kepailitan dapat berbeda-beda tergantung pada undang-undang kepailitan yang berlaku di suatu negara. Di [...]