Tugas Hakim Pengawas Dalam PKPU

Dalam putusan pernyataan pailit, selain kurator, harus juga diangkat seorang hakim pengawas yang ditunjuk dari hakim pengadilan. Pengadilan wajib mendengar pendapat hakim pengawas, sebelum mengambil suatu putusan mengenai pengurusan atau pemberesan harta pailit. Hakim pengawas berwenang untuk mendengar keterangan saksi atau memerintahkan penyelidikan oleh para ahli untuk memperoleh kejelasan tentang segala hal mengenai kepailitan. Tugas hakim pengawas juga dapat dilihat dalam rapat kreditur, yaitu bertindak sebagai ketua Hakim pengawas menentukan hari, tanggal, waktu, dan tempat rapat Kreditor pertama, yang harus diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal putusan pailit diucapkan.

Dalam hal pencocokan piutang, paling lambat 14 (empat belas) hari setelah putusan pernyataan pailit diucapkan, hakim pengawas harus menetapkan:

  1. Batas akhir pengajuan tagihan;
  1. Batas akhir verifikasi pajak untuk menentukan besarnya kewajiban pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan;
  2. Hari, tanggal, waktu, dan tempat rapat Kreditor untuk mengadakan pencocokan piutang.
Tugas Kurator

Lebih jauh lagi tugas kurator dapat dilihat pada job description dari kurator pengurus, karena setidaknya ada 3 [...]

Syarat Pengajuan Kepailitan

Syarat pengajuan kepailitan dapat berbeda-beda tergantung pada undang-undang kepailitan yang berlaku di suatu negara. Di [...]

Dasar Hukum Kepailitan

Dasar hukum kepailitan biasanya terdapat dalam undang-undang kepailitan yang berlaku di suatu negara. Di Indonesia, [...]

Siapa Yang Dapat Mengajukan Permohonan Pailit?

Menurut Pasal 2 ayat (1), (2), (3), (4), dan (5) UUKPKPU menunjukkan bahwa pihak yang [...]

Ketentuan Mengenai Piutang Dalam PKPU

PKPU adalah singkatan dari Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Dalam konteks hukum di Indonesia, PKPU adalah [...]

Permohonan PKPU

Permohonan PKPU adalah proses hukum di Indonesia yang mengacu pada Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Proses [...]

Pengertian PKPU

Dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU pada Pasal 222 ayat (2) [...]

Syarat Objektif Sahnya Perjanjian

Syarat objektif sahnya perjanjian dapat ditentukan dalam : Pasal 1332 sampai dengan pasal 1334 Kitab [...]