Sebab Berakhirnya Kepailitan

Kepailitan menurut pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator dibawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana telah diatur pada undang-undang ini. Kepailitan ialah sebagai suatu proses yang didalamnya terdapat runtutan-runtutan langkah yang telah diatur undang-undang. Proses yang diatur tersebut dari mulai permohonan putusan sampai dengan adanya putusan pailit.

Sebagaimana sebuah proses pada umumnya yang bukan hanya memiliki sebuah awal namun juga sebuah akhir, kepailitan juga memiliki sebuah akhir, hal tersebut biasanya disebut dengan berakhirnya kepailitan. Mungkin belum banyak orang yang mengetahui, terdapat beberapa hal yang melatarbelakangi berakhirnya kepailitan

Akur atau Perdamaian

Perdamaian sebetulnya merupakan hal yang harus ditawarkan pada masing-masing pihak yang berperkara di pengadilan khususnya pada ranah perdata sebagaimana dalam Hukum Acara Perdata yang bersumber dari HIR menyatakan bahwa dalam menyelesaikan perkara hakim wajib mengusahakan perdamaian terlebih dahulu. Namun pada proses kepailitan, hakim tidak menawarkan perdamaian di awal pemeriksaan persidangan dikarenakan waktu yang amat terbatas bagi hakim untuk menjatuhkan putusan. Pada proses ini memang tidak dimungkinkan karena perdamaian atau yang lebih dikenal dengan mediasi pada hukum acara perdata minimal dilakukan selama 40 hari dan dapat diperpanjang selama 14 hari, sedangkan hakim harus memberikan putusan kepailitan maksimal 60 hari.

Perdamaian dalam kepailitan adalah perjanjian antara debitor pailit dengan para kreditor dimana menawarkan pembayaran sebagian dari utangnya dengan syarat bahwa setelah melakukan pembayaran tersebut, ia dibebaskan dari sisa utangnya, sehingga ia tidak mempunyai utang lagi. Kepailitan yang berakhir melalui akur disebut juga berakhir perantaraan hakim (pengadilan). Akur lazimnya berisi kemungkinan seperti di bawah ini:

  1. Debitor Pailit menawarkan kepada kreditor-kreditornya untuk membayar sesuatu presentase dan sisa dianggap lunas.
  2. Debitor Pailit menyediakan budelnya bagi para kreditor dengan mengangkat seorang pemberes untuk menjual budel itu dan hasilnya dibagi antara para pembebasan untuk sisanya. Akur semacam ini disebut akur likuidasi (liquidatieaccoord).
  3. Debitor minta penundaan pembayaran dan minta diperbolehkan mengangsur utang. Ini tidak lazim terjadi.
  4. Debitor menawarkan pembayaran tunai 100% .Ini jarang terjadi.
Tugas Kurator

Lebih jauh lagi tugas kurator dapat dilihat pada job description dari kurator pengurus, karena setidaknya ada 3 [...]

Syarat Pengajuan Kepailitan

Syarat pengajuan kepailitan dapat berbeda-beda tergantung pada undang-undang kepailitan yang berlaku di suatu negara. Di [...]

Dasar Hukum Kepailitan

Dasar hukum kepailitan biasanya terdapat dalam undang-undang kepailitan yang berlaku di suatu negara. Di Indonesia, [...]

Siapa Yang Dapat Mengajukan Permohonan Pailit?

Menurut Pasal 2 ayat (1), (2), (3), (4), dan (5) UUKPKPU menunjukkan bahwa pihak yang [...]

Ketentuan Mengenai Piutang Dalam PKPU

PKPU adalah singkatan dari Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Dalam konteks hukum di Indonesia, PKPU adalah [...]

Permohonan PKPU

Permohonan PKPU adalah proses hukum di Indonesia yang mengacu pada Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Proses [...]

Pengertian PKPU

Dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU pada Pasal 222 ayat (2) [...]

Syarat Objektif Sahnya Perjanjian

Syarat objektif sahnya perjanjian dapat ditentukan dalam : Pasal 1332 sampai dengan pasal 1334 Kitab [...]