Bagaimanakah ketentuan mengenai Pencocokan Piutang?

Mengenai pencocokan piutang diatur dalam Pasal 113 sampai dengan Pasal 143 UU K-PKPU. Ketentuan mengenai pencocokan piutang antara lain sebagai berikut:

  1. Paling lambat 14 (empat belas) hari setelah putusan pernyataan pailit diucapkan, Hakim Pengawas harus menetapkan:
    1. batas akhir pengajuan tagihan;
    2. batas akhir verifikasi pajak untuk menentukan besarnya kewajiban pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan;
    3. hari, tanggal, waktu, dan tempat rapat Kreditor untuk mengadakan pencocokan piutang.
  2. Tenggang waktu antara tanggal pengajuan tagihan dan verifikasi pajak paling singkat 14 (empat belas) hari;
  3. Kurator paling lambat 5 (lima) hari setelah penetapan wajib memberitahukan penetapan tersebut kepada semua Kreditor yang alamatnya diketahui dengan surat mengumumkannya paling sedikit dalam 2 (dua) surat kabar harian.
Putusan pailit dibatalkan oleh Tingkat Pengadilan yang Lebih Tinggi

Undang-undang nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang memberikan sebuah jalan [...]

Rehabilitasi dalam PKPU

Rehabilitasi dalam konteks PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang) mengacu pada upaya untuk memulihkan keuangan perusahaan [...]

Insolvensi atau Pemberesan Harta Pailit

Insolvensi dan pemberesan harta pailit adalah istilah hukum yang terkait dengan kondisi keuangan perusahaan atau [...]

Sebab Berakhirnya Kepailitan

Kepailitan menurut pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan [...]

Bagaimanakah ketentuan mengenai Pencocokan Piutang?

Mengenai pencocokan piutang diatur dalam Pasal 113 sampai dengan Pasal 143 UU K-PKPU. Ketentuan mengenai [...]

Tugas Hakim Pengawas

Dalam putusan pernyataan pailit, selain kurator, harus juga diangkat seorang hakim pengawas yang ditunjuk dari [...]

Tugas Kurator

Lebih jauh lagi tugas kurator dapat dilihat pada job description dari kurator pengurus, karena setidaknya ada 3 [...]

Syarat Pengajuan Kepailitan

Syarat pengajuan kepailitan dapat berbeda-beda tergantung pada undang-undang kepailitan yang berlaku di suatu negara. Di [...]