Syarat Kepailitan

Kepailitan, menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan), kepailitan adalah:

…sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini

Permohonan pernyataan pailit diajukan kepada Pengadilan Niaga, yang persyaratannya menurut pasal 2 ayat (1) jo. pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan adalah:

  1. Ada dua atau lebih kreditor. Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan “Kreditor” di sini mencakup baik kreditor konkuren, kreditor separatis maupun kreditor preferen;
  2. Ada utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Artinya adalah kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu, baik karena telah diperjanjikan, karena percepatan waktu penagihannya sebagaimana diperjanjikan, karena pengenaan sanksi atau denda oleh instansi yang berwenang, maupun karena putusan pengadilan, arbiter, atau majelis arbitrase; dan
  3. Kedua hal tersebut (adanya dua atau lebih kreditor dan adanya utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih) dapat dibuktikan secara sederhana.

Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan Pengadilan Niaga apabila ketiga persyaratan tersebut di atas terpenuhi. Namun, apabila salah satu persyaratan di atas tidak terpenuhi maka permohonan pernyataan pailit akan ditolak.

Selain itu, UU Kepailitan juga mengatur syarat pengajuan pailit terhadap debitor-debitor tertentu sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), sebagai berikut:

  • Dalam hal Debitor adalah bank, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia.
  • Dalam hal Debitor adalah Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal.
  • Dalam hal Debitor adalah Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan.

Bentuk Harta Warisan Part. 2

Dalam masalah ini Mr. Ter Haar dalam bukunya halaman 215 mengajarkan, pada umumnya daerah – [...]

Bentuk Harta Warisan

Harta warisan bisa memiliki berbagai bentuk, tergantung pada jenis harta yang diwariskan dan peraturan hukum [...]

Hukum waris yang dipergunakan di Indonesia

Untuk setiap warga negara Indonesia, yaitu: Pada dasarnya hukum adat berlaku untuk orang Indonesia asli, [...]

Tali – Kekeluargaan Serta Kondisi Keluarganya

Bahwa sesungguhnya dalam kehidupan masyarakat di dunia ini memiliki kondisi kekeluargaan yang berbeda – beda, [...]

Karakteristik Warisan

Prof. Dr. R. Wirjono Prodjodikoro, SH, memberikan batasan-batasan mengenai warisan, antara lain: Seorang yang meninggalkan [...]

Batasan dan Ruang Lingkup Warisan

Sebagai salah seorang anggota masyarakat, maka kalau kita berbicara tentang seseorang yang meninggal dunia arah [...]

Asas Hukum Waris mengenai Diri Ahli Waris Part. 2

Ketentuan yang kurang lebih sama terdapat pula dalam pewarisan testamair, yaitu pasal 894 BW. Yang [...]

Asas Hukum Waris mengenai Diri Ahli Waris

Asas yang terdapat dalam pasal 836 dan 899: Asas pokok berikutnya dimuat dalam pasal 836 [...]