Siapa yang dapat mengajukan permohonan pailit?

Menurut Pasal 2 ayat (1), (2), (3), (4), dan (5) UUKPKPU menunjukkan bahwa pihak yang dapat mengajukan permohonan pailit bagi seorang Debitor antara lain:

  1. Debitor yang Bersangkutan

Debitor yang mengajukan permohonan pailit terhadap dirinya harus dapat mengemukakan dan membuktikan bahwa debitor memiliki lebih dari satu kreditor, selain itu debitor harus bisa membuktikan bahwa ia tidak membayar Utang kreditor yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.

  1. Kreditor atau Para Kreditor

Salah satu pihak yang dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit adalah seorang kreditor atau lebih sepanjang debitor memiliki dua atau lebih kreditor dan tidak membayar utangnya.

  1. Kejaksaan untuk Kepentingan Umum

Kejaksaan dapat mengajukan permohonan pailit dengan alasan untuk kepentingan umum. Yang dimaksud dengan kepentingan umum disini adalah kepentingan bangsa dan negara atau kepentingan masyarakat luas misalnya:

  1. Debitor melarikan diri;
  2. Debitor menggelapkan bagian harta kekayaan;
  3. Debitor mempunyai utang pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau badan usaha lain yang menghimpun dana dari masyarakat;debitor mempunyai utang yang berasal dari penghimpunan dana dari masyarakat luas;
  4. Debitor tidak beritikat baik atau tidak kooperatif dalam menyelesaikan masalah utang piutang yang telah jatuh waktu; atau
  5. Dalam hal lainnya menurut kejaksaan merupakan kepentingan.

  1. Bank Indonesia

Pengajuan permohonan pailit bagi bank sepenuhnya merupakan kewenangan Bank Indonesia dan semata-mata didasarkan atas penilaian kondisi keuangan dan kondisi perbankan secara keseluruhan.

  1. Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam)

Badan Pengawas Pasar Modal juga mempunyai kewenangan penuh dalam hal pengajuan permohonan pernyataan pailit dalam hal Debitor adalah Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

  1. Menteri Keuangan.

Dalam hal debitor adalah perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun, atau badan usaha milik negara yang bergerak di bidang kepentingan publik, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh menteri keuangan.

Penundaan Kewajiban Penundaan Utang, Kurator, Advokat, Pengacara, Penundaan Kewajiban Penundaan Utang, Kurator, Advokat, Pengacara, Penundaan Kewajiban Penundaan Utang, Kurator, Advokat, Pengacara, Penundaan Kewajiban Penundaan Utang, Kurator, Advokat, Pengacara, Penundaan Kewajiban Penundaan Utang, Kurator, Advokat, Pengacara, Penundaan Kewajiban Penundaan Utang, Kurator, Advokat, Pengacara, Penundaan Kewajiban Penundaan Utang, Kurator, Advokat, Pengacara, Penundaan Kewajiban Penundaan Utang, Kurator, Advokat, Pengacara, Penundaan Kewajiban Penundaan Utang, Kurator, Advokat, Pengacara, Penundaan Kewajiban Penundaan Utang, Kurator, Advokat, Pengacara, Penundaan Kewajiban Penundaan Utang, Kurator, Advokat, Pengacara, Penundaan Kewajiban Penundaan Utang, Kurator, Advokat, Pengacara, Penundaan Kewajiban Penundaan Utang, Kurator, Advokat, Pengacara, Penundaan Kewajiban Penundaan Utang, Kurator, Advokat, Pengacara, Penundaan Kewajiban Penundaan Utang, Kurator, Advokat, Pengacara, Penundaan Kewajiban Penundaan Utang, Kurator, Advokat, Pengacara, Penundaan Kewajiban Penundaan Utang, Kurator, Advokat, Pengacara, Penundaan Kewajiban Penundaan Utang, Kurator, Advokat, Pengacara, Penundaan Kewajiban Penundaan Utang, Kurator, Advokat, Pengacara, Penundaan Kewajiban Penundaan Utang, Kurator, Advokat, Pengacara, Penundaan Kewajiban Penundaan Utang, Kurator, Advokat, Pengacara, Penundaan Kewajiban Penundaan Utang, Kurator, Advokat, Pengacara, Penundaan Kewajiban Penundaan Utang, Kurator, Advokat, Pengacara, Penundaan Kewajiban Penundaan Utang, Kurator, Advokat, PengacaraPenundaan Kewajiban Penundaan Utang, Kurator, Advokat, Pengacara, Penundaan Kewajiban Penundaan Utang, Kurator, Advokat, Pengacara, Penundaan Kewajiban Penundaan Utang, Kurator, Advokat, Pengacara, Penundaan Kewajiban Penundaan Utang, Kurator, Advokat, Pengacara, Penundaan Kewajiban Penundaan Utang, Kurator, Advokat, Pengacara, Penundaan Kewajiban Penundaan Utang, Kurator, Advokat, Pengacara, Penundaan Kewajiban Penundaan Utang, Kurator, Advokat, Pengacara, Penundaan Kewajiban Penundaan Utang, Kurator, Advokat, Pengacara, Penundaan Kewajiban Penundaan Utang, Kurator, Advokat, Pengacara, Penundaan Kewajiban Penundaan Utang, Kurator, Advokat, Pengacara, Penundaan Kewajiban Penundaan Utang, Kurator, Advokat, Pengacara, Penundaan Kewajiban Penundaan Utang, Kurator, Advokat, Pengacara, Penundaan Kewajiban Penundaan Utang, Kurator, Advokat, Pengacara, Penundaan Kewajiban Penundaan Utang, Kurator, Advokat, Pengacara, Penundaan Kewajiban Penundaan Utang, Kurator, Advokat, Pengacara, Penundaan Kewajiban Penundaan Utang, Kurator, Advokat, Pengacara, Penundaan Kewajiban Penundaan Utang, Kurator, Advokat, Pengacara, Penundaan Kewajiban Penundaan Utang, Kurator, Advokat, Pengacara, Penundaan Kewajiban Penundaan Utang, Kurator, Advokat, Pengacara, Penundaan Kewajiban Penundaan Utang, Kurator, Advokat, Pengacara, Penundaan Kewajiban Penundaan Utang, Kurator, Advokat, Pengacara, Penundaan Kewajiban Penundaan Utang, Kurator, Advokat, Pengacara, Penundaan Kewajiban Penundaan Utang, Kurator, Advokat, Pengacara, Penundaan Kewajiban Penundaan Utang, Kurator, Advokat, Pengacara