Undang-Undang ITE

Undang Undang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) merupakan undang-undang yang di berlakukan untuk setiap orang (tanpa memandang suku, ras, dan sosial ekonomi) yang bertujuan untuk menghormati hak-hak cipta milik orang lain, terutama bagi para pelaku dunia maya yang menggunakan jasa internet dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, untuk seseorang yang telah melakukan perbuatan hukum baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, memiliki akibat hukum baik di wilayah Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia serta merugikan kepentingan Indonesia.

Dengan diundangkannya Undang-Undang ITE ini, sebagai bukti bahwa pemerintah Indonesia serius untuk melindungi segala kegiatan dan usaha yang berkaitan dengan informasi dan transaksi elektronik. Dengan demikian, semestinya siapapun memiliki tanggung jawab yang sama untuk senantiasa berhati-hati. Hal ini dilakukan agar kegiatan, penyebaran informasi, dan proses transaksi elektronik yang melawan hukum Indonesia seperti tercantum dalam Undang-Undang ITE dapat diantisipasi sehingga tidak merugikan pribadi dan kepentingan Indonesia secara lebih luas. Diharapkan mereka yang terbiasa dengan dunia internet dapat memperhatikan dengan sekasama isi dari undang-undang ini, dan mampu menjalankankannya agar kelak tidak terjadi kesalahan ataupun bersinggungan dengan hukum di kemudian hari.

Secara Formal

Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah ketentuan yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia.

Secara garis besar UU ITE mengatur hal-hal sebagai berikut :

Tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum yang sama dengan tanda tangan konvensional (tinta basah dan bermaterai). Sesuai dengan e-ASEAN Framework Guidelines (pengakuan tanda tangan digital lintas batas).

Alat bukti elektronik diakui seperti alat bukti lainnya yang diatur dalam KUHP.
UU ITE berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum, baik yang berada di wilayah Indonesia maupun di luar Indonesia yang memiliki akibat hukum di Indonesia.
Pengaturan Nama domain dan Hak Kekayaan Intelektual.

Perbuatan yang dilarang (cybercrime) dijelaskan pada Bab VII (pasal 27-37):
Pasal 27 (Asusila, Perjudian, Penghinaan, Pemerasan).

Pasal 28 (Berita Bohong dan Menyesatkan, Berita Kebencian dan Permusuhan).

Pasal 29 (Ancaman Kekerasan dan Menakut-nakuti).

Pasal 30 (Akses Komputer Pihak Lain Tanpa Izin, Cracking).

Pasal 31 (Penyadapan, Perubahan, Penghilangan Informasi).

Pasal 32 (Pemindahan, Perusakan dan Membuka Informasi Rahasia).

Pasal 33 (Virus, Membuat Sistem Tidak Bekerja.

Pasal 35 (Menjadikan Seolah Dokumen Otentik (phising).

Kepailitan pkpu Kurator pengurus pkpu Penundaan kewajiban pembayaran utang Kepailitan pkpu Kurator pengurus pkpu Penundaan kewajiban pembayaran utang Kepailitan pkpu Kurator pengurus pkpu Penundaan kewajiban pembayaran utang Kepailitan pkpu Kurator pengurus pkpu Penundaan kewajiban pembayaran utang Kepailitan pkpu Kurator pengurus pkpu Penundaan kewajiban pembayaran utang Kepailitan pkpu Kurator pengurus pkpu Penundaan kewajiban pembayaran utang Kepailitan pkpu Kurator pengurus pkpu Penundaan kewajiban pembayaran utang Kepailitan pkpu Kurator pengurus pkpu Penundaan kewajiban pembayaran utang Kepailitan pkpu Kurator pengurus pkpu Penundaan kewajiban pembayaran utang Kepailitan pkpu Kurator pengurus pkpu Penundaan kewajiban pembayaran utang Kepailitan pkpu Kurator pengurus pkpu Penundaan kewajiban pembayaran utang Kepailitan pkpu Kurator pengurus pkpu Penundaan kewajiban pembayaran utang Kepailitan pkpu Kurator pengurus pkpu Penundaan kewajiban pembayaran utang Kepailitan pkpu Kurator pengurus pkpu Penundaan kewajiban pembayaran utang Kepailitan pkpu Kurator pengurus pkpu Penundaan kewajiban pembayaran utang Kepailitan pkpu Kurator pengurus pkpu Penundaan kewajiban pembayaran utang Kepailitan pkpu Kurator pengurus pkpu Penundaan kewajiban pembayaran utang Kepailitan pkpu Kurator pengurus pkpu Penundaan kewajiban pembayaran utang Kepailitan pkpu Kurator pengurus pkpu Penundaan kewajiban pembayaran utang Kepailitan pkpu Kurator pengurus pkpu Penundaan kewajiban pembayaran utang Kepailitan pkpu Kurator pengurus pkpu Penundaan kewajiban pembayaran utang Kepailitan pkpu Kurator pengurus pkpu Penundaan kewajiban pembayaran utang Kepailitan pkpu Kurator pengurus pkpu Penundaan kewajiban pembayaran utang Kepailitan pkpu Kurator pengurus pkpu Penundaan kewajiban pembayaran utang Kepailitan pkpu Kurator pengurus pkpu Penundaan kewajiban pembayaran utang Kepailitan pkpu Kurator pengurus pkpu Penundaan kewajiban pembayaran utang Kepailitan pkpu Kurator pengurus pkpu Penundaan kewajiban pembayaran utang Kepailitan pkpu Kurator pengurus pkpu Penundaan kewajiban pembayaran utang Kepailitan pkpu Kurator pengurus pkpu Penundaan kewajiban pembayaran utang Kepailitan pkpu Kurator pengurus pkpu Penundaan kewajiban pembayaran utang Kepailitan pkpu Kurator pengurus pkpu Penundaan kewajiban pembayaran utang Kepailitan pkpu Kurator pengurus pkpu Penundaan kewajiban pembayaran utang Kepailitan pkpu Kurator pengurus pkpu Penundaan kewajiban pembayaran utang Kepailitan pkpu Kurator pengurus pkpu Penundaan kewajiban pembayaran utang Kepailitan pkpu Kurator pengurus pkpu Penundaan kewajiban pembayaran utang Kepailitan pkpu Kurator pengurus pkpu Penundaan kewajiban pembayaran utang Kepailitan pkpu Kurator pengurus pkpu Penundaan kewajiban pembayaran utang Kepailitan pkpu Kurator pengurus pkpu Penundaan kewajiban pembayaran utang Kepailitan pkpu Kurator pengurus pkpu Penundaan kewajiban pembayaran utang Kepailitan pkpu Kurator pengurus pkpu Penundaan kewajiban pembayaran utang Kepailitan pkpu Kurator pengurus pkpu Penundaan kewajiban pembayaran utang Kepailitan pkpu Kurator pengurus pkpu Penundaan kewajiban pembayaran utang Kepailitan pkpu Kurator pengurus pkpu Penundaan kewajiban pembayaran utang Kepailitan pkpu Kurator pengurus pkpu Penundaan kewajiban pembayaran utang Kepailitan pkpu Kurator pengurus pkpu Penundaan kewajiban pembayaran utang Kepailitan pkpu Kurator pengurus pkpu Penundaan kewajiban pembayaran utang