Akibat Kepailitan Terhadap Barang Jaminan

Menurut pasal 56 UUK, setiap kreditur yang memegang hak tanggungan, hak gadai atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan.

Hak kreditur untuk mengeksekusi barang agunan dan hak pihak ketiga untuk menuntut hartanya yang berada dalam penguasaan debitur yang pailit atau kurator, ditangguhkan untuk jangka waktu paling lama 90 hari terhitung sejak tanggal putusan pailit ditetapkan.

Penangguhan itu tujuannya adalah:

  1. Untuk memperbesar kemungkinan tercapainya perdamaian atau
  2. Untuk memperbesar kemungkinan mengoptimalkan harta pailit; atau
  3. Untuk memungkinkan kurator melaksanakan tugasnya secara optimal.

Selama berlangsungnya jangka waktu penangguhan, segala tuntutan hukum untuk memperoleh pelunasan atas suatu piutang tidak dapat diajukan dalam sidang badan peradilan, dan baik kreditur maupun pihak ke tiga dimaksud dilarang mengeksekusi atau memohonkan sita atas barang yang menjadi agunan. Penangguhan tersebut tidak berlaku terhadap tagihan kreditur yang dijamin dengan uang tuna dan hak kreditur untuk memperjumpakan utang. Selama jangka waktu penangguhan yaitu 90 hari sejak putusan pailit ditetapkan, kurator dapat menggunakan atau menjual harta pailit yang berada dalam pengawasan kurator dalam rangka kelangsungan usaha debitur, sepanjang untuk itu telah diberikan perlindungan yang wajar bagi kepentingan kreditur atau pihak ketiga yang menuntut hartanya yang berada dalam pengawasan debitur pailit atau kurator.

Harta palit yang dapat digunakan atau diual oleh kurator terbatas pada barang persediaan (inventory) dan atau barang bergerak (current asset), meskipun harta pailit tersebut dibebani dengan hak agunan atas kebendaan.

Sedang yang dimaksud dengan “perlindungan yang wajar” adalah perlindungan yang perlu diberikan untuk melindungi kepentingan kreditur tangguhkan. Dengan pengalihan harta yang bersangkutan, hak kebendaan tersebut dianggap berakhir demi hukum Perlindungan yang dimaksud, antara lain berupa:

  1. Ganti rugi atas terjadinya penurunan nilai harta pailit.
  2. Hasil penjualan bersih.
  3. Hak kebendaan pengganti.
  4. Imbalan yang wajar dan adil serta pembayaran tunai lainnya.
Cessie Accessoir Pada Rechtstitel

Kalau kita berbicara tentang tagihan atas nama hendaknya kita jangan berfikir bahwa tagihan tersebut mesti [...]

Perjanjian Obligatoir Dan Perjanjian Kebendaan (Zakeluke Overeenkomst) Part.2

Dengan demikian dalam sistem K.U.H.Perdata dibedakan antara perjanjian obligatoir dengan perjanjian penyerahan objek perjanjian. Telah [...]

Perjanjian Obligatoir Dan Perjanjian Kebendaan (Zakeluke Overeenkomst)

Untuk dapat mengerti masalah tersebut, penjelasan tentang sistem yang dianut dalam K.U.H. Perdata, yang membedakan [...]

Penggantian Kreditur Dan Levering

Seperti dikatakan pada pembahasan sebelumnnya, atas tagihan-tagihan tersebut di atas oleh undang-undang atau boleh kesepakatan [...]

Ciri-Ciri Tagihan Atas Tunjuk, Atas Order Dan Atas Nama

Pasal 613 berbicara tentang pengoperan/penyerahan hak tagihan atas nama, atas order, atas tunjuk dan benda [...]

Subjek-Subjek Dalam Suatu Tagihan

Di dalam suatu tagihan selalu terlibat dua pihak, yaitu pihak kreditur dan debitur. Kedua pihak [...]

Cessie (Tagihan Pada Umumnya)

Dalam kehidupannya sehari-hari, apalagi didalam dunia perdagangan, kita mengenal. bermacam-macam tagihan, seperti tagihan biasa, wessel, [...]

Apa itu Cessie?

Cessie adalah istilah yang diciptakan oleh doktrin, untuk menunjuk kepada tindakan penyerahan tagihan atas nama, sebagaimana [...]