Prosedur Permohonan Pernyataan Pailit Pada Pengadilan Niaga

Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan, prosedur permohonan Pailit adalah sebagai berikut:

  1. Permohonan pernyataan pailit diajukan kepada Ketua Pengadilan melalui Panitera. (Pasal 6 ayat 2).
  2. Panitera menyampaikan permohonan pernyataan pailit kepada Ketua Pengadilan paling lambat 2 (dua) hari setelah tanggal permohonan didaftarkan. Dalam jangka waktu 3 (tiga) hari setelah tanggal permohonan didaftarkan, pengadilan menetapkan hari sidang.
  3. Sidang pemeriksaan dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah tanggal permohonan didaftarkan (pasal 6).
  4. Pengadilan wajib memanggil Debitor jika permohonan pailit diajukan oleh Kreditor, Kejaksaan, Bank Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal atau Menteri Keuangan (Pasal 8).
  5. Pengadilan dapat memanggil Kreditor jika pernyataan pailit diajukan oleh Debitor dan terdapat keraguan bahwa persyaratan pailit telah dipenuhi (Pasal 8).
  6. Pemanggilan tersebut dilakukan oleh juru sita dengan surat kilat tercatat paling lama 7 hari sebelum persidangan pertama diselenggarakan (Pasal 8 ayat 2).
  7. Putusan Pengadilan atas permohonan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta terbukti bahwa persyaratan pailit telah terpenuhi dan putusan tersebut harus diucapkan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah didaftarkan (Pasal 8).
  8. Putusan atas permohonan pernyataan pailit tersebut harus memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut berikut pendapat dari majelis hakim dan harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan dapat dilaksanakan terlebih dahulu, sekalipun terhadap putusan tersebut ada upaya hukum (Pasal 8 ayat 7).

Cessie Accessoir Pada Rechtstitel

Kalau kita berbicara tentang tagihan atas nama hendaknya kita jangan berfikir bahwa tagihan tersebut mesti [...]

Perjanjian Obligatoir Dan Perjanjian Kebendaan (Zakeluke Overeenkomst) Part.2

Dengan demikian dalam sistem K.U.H.Perdata dibedakan antara perjanjian obligatoir dengan perjanjian penyerahan objek perjanjian. Telah [...]

Perjanjian Obligatoir Dan Perjanjian Kebendaan (Zakeluke Overeenkomst)

Untuk dapat mengerti masalah tersebut, penjelasan tentang sistem yang dianut dalam K.U.H. Perdata, yang membedakan [...]

Penggantian Kreditur Dan Levering

Seperti dikatakan pada pembahasan sebelumnnya, atas tagihan-tagihan tersebut di atas oleh undang-undang atau boleh kesepakatan [...]

Ciri-Ciri Tagihan Atas Tunjuk, Atas Order Dan Atas Nama

Pasal 613 berbicara tentang pengoperan/penyerahan hak tagihan atas nama, atas order, atas tunjuk dan benda [...]

Subjek-Subjek Dalam Suatu Tagihan

Di dalam suatu tagihan selalu terlibat dua pihak, yaitu pihak kreditur dan debitur. Kedua pihak [...]

Cessie (Tagihan Pada Umumnya)

Dalam kehidupannya sehari-hari, apalagi didalam dunia perdagangan, kita mengenal. bermacam-macam tagihan, seperti tagihan biasa, wessel, [...]

Apa itu Cessie?

Cessie adalah istilah yang diciptakan oleh doktrin, untuk menunjuk kepada tindakan penyerahan tagihan atas nama, sebagaimana [...]