Prosedur Pembatalan Perdamaian dalam Proses Kepailitan

Sengketa kepailitan di Pengadilan Niaga dapat bermuara pada tiga skenario yakni terjadi perdamaian, permohonan kepailitan dikabulkan, atau permohonan kepailitan ditolak. Opsi perdamaian terjadi jika diajukan oleh debitor pailit, tetapi dapat dibatalkan atas permohonan kreditor. Prosedur pembatalan perdamaian diatur dalam UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan).

Perdamaian berdasarkan UU Kepailitan merupakan suatu penawaran yang diajukan oleh debitor pailit kepada semua kreditor paling lambat delapan hari sebelum rapat pencocokan piutang (verifikasi). Tawaran perdamaian yang diajukan debitor dapat dilatarbelakangi dengan beberapa kondisi.

Pertama, debitor pailit menawarkan kepada kreditornya bahwa ia akan membayar utangnya dalam jumlah tertentu atau tidak penuh. Kedua, debitor menawarkan alternatif penyelesaian utang yakni dengan menyediakan hartanya bagi kepentingan kreditor untuk dijual di bawah pengawasan seorang pengawas (pemberes).Ketiga, debitor pailit meminta penundaan pembayaran dan mengajuka mekanisme pembayaran utang secara angsuran untuk beberapa waktu.

UU Kepailitan mensyaratkan pembatalan perdamaian dapat diajukan oleh kreditor atas dasar debitor lalai memenuhi isi perdamaian. Dalam situasi ini, pengadilan memiliki kewenangan untuk memberikan kelonggaran kepada debitor untuk untuk memenuhi kewajibannya paling lama 30 hari setelah putusan pemberian kelonggaran tersebut diucapkan.

Terkait prosedur, UU Kepailitan menyatakan ketentuan-ketentuan terkait prosedur permohonan pernyataan pailit berlaku juga untuk prosedur pembatalan perdamaian. Hal ini berarti pembatalan perdamaian juga harus diajukan oleh seorang advokat, kecuali jika pemohonnya adalah Kejaksaan, Bank Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal (saat ini digantikan oleh Otoritas Jasa Keuangan), dan Menteri Keuangan.

Seperti halnya permohonan pernyataan pailit, pemanggilan para pihak terkait dilakukan oleh juru sita dengan menggunakan surat kilat tercatat. Lalu, pembacaan putusan wajib dilaksanakan  dalam sidang yang terbuka untuk umum. Setelah diputus, salinan putusan wajib disampaikan oleh juru sita kepada pihak-pihak terkait.

Apabila pembatalan perdamaian dikabulkan maka hakim memerintahkan supaya kepailitan dibuka kembali, lalu diikuti dengan pengangkatan hakim pengawas, kurator, dan anggota panitia kreditor. Agar dapat memahami permasalahannya, hakim pengawas, kurator dan anggota panitia kreditor sebaiknya adalah pihak-pihak yang terlibat dalam proses kepailitan sebelumnya. Selanjutnya, kurator diwajibkan untuk membuat pengumuman dalam Berita Negara dan dua surat kabar harian.

Dengan dibukanya kembali kepailitan, maka akan menimbulkan beberapa konsekuensi hukum. Pertama, semua perbuatan yang dilakukan debitor pailit dalam rentang waktu antara pengesahan hakim terkait kesepakatan debitor dan kreditor untuk mengakhiri kepailitan (homologasi) dan dibukanya kembali kepailitan, tetap mengikat harta pailit (boedel). Kedua, setelah kepailitan dibuka kembali, maka opsi perdamaian tidak dapat ditawarkan lagi dan kurator harus segera memulai proses pemberesan harta pailit.

Ketiga, setelah kepailitan dibuka kembali, maka harta pailit dibagi antara para kreditor dengan empat ketentuan:

  1. Jika kreditor lama atau baru belum mendapat pembayaran, maka penguangan harta pailit dibagi antara mereka secara pro rata;
  2. Jika telah dilakukan pembayaran sebagian kepada kreditor lama, maka kreditor lama dan kreditor baru berhak menerima pembayaran sesuai dengan presentase yang telah disepakati dalam perdamaian;
  3. Kreditor lama dan kreditor baru berhak memperoleh pembayaran secara pro rata atas sisa harta pailit setelah dikurangi pembayaran sebagian sampai dipenuhinya seluruh piutang yang diakui;
  4. Kreditor lama yang telah memperoleh pembayaran tidak diwajibkan untuk mengembalikan pembayaran yang telah diterimanya.

Putusan pailit dibatalkan oleh Tingkat Pengadilan yang Lebih Tinggi

Undang-undang nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang memberikan sebuah jalan [...]

Rehabilitasi dalam PKPU

Rehabilitasi dalam konteks PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang) mengacu pada upaya untuk memulihkan keuangan perusahaan [...]

Insolvensi atau Pemberesan Harta Pailit

Insolvensi dan pemberesan harta pailit adalah istilah hukum yang terkait dengan kondisi keuangan perusahaan atau [...]

Sebab Berakhirnya Kepailitan

Kepailitan menurut pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan [...]

Bagaimanakah ketentuan mengenai Pencocokan Piutang?

Mengenai pencocokan piutang diatur dalam Pasal 113 sampai dengan Pasal 143 UU K-PKPU. Ketentuan mengenai [...]

Tugas Hakim Pengawas

Dalam putusan pernyataan pailit, selain kurator, harus juga diangkat seorang hakim pengawas yang ditunjuk dari [...]

Tugas Kurator

Lebih jauh lagi tugas kurator dapat dilihat pada job description dari kurator pengurus, karena setidaknya ada 3 [...]

Syarat Pengajuan Kepailitan

Syarat pengajuan kepailitan dapat berbeda-beda tergantung pada undang-undang kepailitan yang berlaku di suatu negara. Di [...]