Pihak – Pihak dalam Kepailitan

Pihak-pihak yang terlibat dalam proses kepailitan adalah sebagai berikut:

Pihak Yang Dapat Dinyatakan Pailit

a. Perorangan berdasarkan pasal 1 ayat (1) UU KPKPU yaitu mereka yang menjalankan perusahaan atau tidak menjalankan perusahaan dapat dinyaakan pailit.

b. Setiap perempuan bersuami, yang dengan tenaga sendiri melakukan pekerjaan tetap atau suatu perusahaan ataupun mempunyai kekayaan sendiri berdasarkan Pasal 3 UU KPKPU.

c. Badan-badan hukum, misalnya Perseroan Terbatas, Koperasi, Perusahaan daerah, Perusahaan Negara berdasarkan Pasal 2 ayat (7) UU.KPKPU.

d. Harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia dapat dinyatakan dalam Keaadan pailit berdasarkan Pasal 197 UU KPKPU. Apabila seorang kreditur atau lebih mengajukan permohonan untuk itu, dan ternyata si meninggal berada dalam keadaan berhenti membayar atau pada saat meninggalnya harta peninggalan si mati tersebut tidak mencukupi untuk membayar utang-utangnya

Putusan pailit dibatalkan oleh Tingkat Pengadilan yang Lebih Tinggi

Undang-undang nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang memberikan sebuah jalan [...]

Rehabilitasi dalam PKPU

Rehabilitasi dalam konteks PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang) mengacu pada upaya untuk memulihkan keuangan perusahaan [...]

Insolvensi atau Pemberesan Harta Pailit

Insolvensi dan pemberesan harta pailit adalah istilah hukum yang terkait dengan kondisi keuangan perusahaan atau [...]

Sebab Berakhirnya Kepailitan

Kepailitan menurut pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan [...]

Bagaimanakah ketentuan mengenai Pencocokan Piutang?

Mengenai pencocokan piutang diatur dalam Pasal 113 sampai dengan Pasal 143 UU K-PKPU. Ketentuan mengenai [...]

Tugas Hakim Pengawas

Dalam putusan pernyataan pailit, selain kurator, harus juga diangkat seorang hakim pengawas yang ditunjuk dari [...]

Tugas Kurator

Lebih jauh lagi tugas kurator dapat dilihat pada job description dari kurator pengurus, karena setidaknya ada 3 [...]

Syarat Pengajuan Kepailitan

Syarat pengajuan kepailitan dapat berbeda-beda tergantung pada undang-undang kepailitan yang berlaku di suatu negara. Di [...]