Strategi Pembuatan Kontrak Bisnis

  • Sumber Hukum Kontrak

Perundang – Undangan

Sistem hukum Eropa Kontinental yang juga dianut oleh sistem hukum Indonesia mengutamakan penggunaan hukum tertulis yang disebut kodifikasi dan perundangan – undangan. Segala hal yang menyangkut kehidupan bermasyarakat umumnya diatur dengan kodifikasi dan perundang – undangan terdiri atas :

  1. Level pertama (tertinggi) Undang – Undang Dasar (UUD)
  2. Level kedua Undang – Undang (UU)
  3. Level ketiga Peraturan Pemerintah (PP)
  4. Level keempat Peraturan Presiden (Perpres)
  5. Level kelima Peraturan Menteri, dan
  6. Level kelima Peraturan Daerah (Perda)

Khusus mengenai kepentingan perdata setiap warga negara Indonesia diatur dalam Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUHPdt), termasuk juga kegiatan bidang ekonomi yang meliputi perindustrian, perdagangan, pelayanan (perjasaan), dan pembiayaan yang selalu didasari oleh  perjanjian atau kontrak. Dalam KUHPdt, perjanjian atau kontrak diatur dalam buku III tentang Perikatan

Selain diatur dalam buku III KUHPdt, khusus mengenai perjanjian komersial diatur juga dalam Kitab Undang – Undang Hukum Dagang (KUHD). Perjanjian komersial yang dimaksud antara lain, mengenai perdagangan, bentuk hukum perusahaan, pengangkutan, kerja laut, asuransi, surat – surat berharga, dan jasa pengantaraan. Dalam undang – undang produk pembuatan undang – undang RI, juga sudah banyak diatur mengenai hal – hal yang berkenaan dengan kegiatan perindustrian, perdagangan, pelayanan dan lain – lain.

Untuk informasi lebih lanjut bisa konsultasi pada kami :

MARTEN LUCKY ZEBUA, S.H, MH.

No. Telp 0812-2514-4565 / 022-6034664

Website : www.martenluckyzebua.co.id

Jln. Jend Sudirman No.802 (Bandung)