Penggantian Kreditur Dan Levering

Seperti dikatakan pada pembahasan sebelumnnya, atas tagihan-tagihan tersebut di atas oleh undang-undang atau boleh kesepakatan antara para pihak sendiri, dapat diadakan penggantian subjek kreditur.

Penggantian di sini berarti bahwa ada kreditur baru yang menjadi pemilik (baru) atas tagihan tersebut, ada kreditur baru yang mengoper tagihan tersebut dari kreditur lama. Hendaknya diingat bahwa dalam pengoperan tersebut, perikatan yang melahirkan tagihan tersebut tetap, yang diganti hanyalah subjek krediturnya saja, sehingga dalam hal ini sebenarnya ada pengoperan kualitas kreditur.

Konsekuensinya adalah bahwa semua accessor dan execeptie yang melekat pada perikatan tersebut tetap tidak berubah. Tagihan tersebut bagi cessionaris tetap sama seperti pada saat semula pada waktu mash berada dalam tangan cedent. Semua janji-janji yang terdapat dalam perikatan lama yang sejak semula menjadi ciri dari tagihan tersebut tetap utuh dan berpindah kepada cessionaris. Hal itu berlaku tidak hanya bagi kreditur semula cedent, kemudian cessionaris, tetapi berlaku pula bagi debitur (cessus). Prinsipnya, posisinya tidak dapat menjadi lebih jelek. Bagaimana cara orang mengoperkan suatu hak tagihan, diatur di dalam K.U.H.Perdata dan untuk masing-masing macam hak tagihan diberikan pengaturannya tersendiri. Menurut K.U.H.Perdata cara pengoperan suatu benda, baik benda itu benda berwujud maupun benda tidak berwujud termasuk di dalamnya hak tagihan dilakukan dengan suatu penyerahan/levering. Karenanya masalah penggantian kreditur berkaitan eat sekali dengan masalah penyerahan/levering. Kita baru mengatakan ada pergantian kreditur, setelah kreditur bar menjadi pemilik dari tagihan tersebut.

Tugas Hakim Pengawas

Dalam putusan pernyataan pailit, selain kurator, harus juga diangkat seorang hakim pengawas yang ditunjuk dari [...]

Tugas Kurator

Lebih jauh lagi tugas kurator dapat dilihat pada job description dari kurator pengurus, karena setidaknya ada 3 [...]

Syarat Pengajuan Kepailitan

Syarat pengajuan kepailitan dapat berbeda-beda tergantung pada undang-undang kepailitan yang berlaku di suatu negara. Di [...]

Dasar Hukum Kepailitan

Dasar hukum kepailitan biasanya terdapat dalam undang-undang kepailitan yang berlaku di suatu negara. Di Indonesia, [...]

Siapa Yang Dapat Mengajukan Permohonan Pailit?

Menurut Pasal 2 ayat (1), (2), (3), (4), dan (5) UUKPKPU menunjukkan bahwa pihak yang [...]

Ketentuan Mengenai Piutang Dalam PKPU

PKPU adalah singkatan dari Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Dalam konteks hukum di Indonesia, PKPU adalah [...]

Permohonan PKPU

Permohonan PKPU adalah proses hukum di Indonesia yang mengacu pada Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Proses [...]

Pengertian PKPU

Dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU pada Pasal 222 ayat (2) [...]