Ciri-Ciri Tagihan Atas Tunjuk, Atas Order Dan Atas Nama

Pasal 613 berbicara tentang pengoperan/penyerahan hak tagihan atas nama, atas order, atas tunjuk dan benda benda tak berwujud lainnya.

Untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan tagihan atas nama, kita perlu mengetahui lebih dahulu tagihan-tagihan yang lain. KUH.Perdata mengenal tiga macam tagihan, yaitu tagihan atas nama, tagihan atas order dan tagihan atas tunjuk (aan toonder).

Tagihan atas order adalah tagihan-tagihan, yang menyebutkan nama krediturnya atau orang lain yang ditunjuk oleh kreditur tersebut, yang tanpa bantuan atau kerja sama dari debitur dapat dialihkan kepada orang lain yang disebut oleh kreditur, dengan cara endossement; sedangkan tagihan-tagihan atas tunjuk adalah tagihan-tagihan yang sama sekali tidak menunjuk nama kreditur dan hak tagihan tersebut dapat dilaksanakan oleh siapa saja yang menunjukkan surat tagihan tersebut. Tagihan atas nama adalah tagihan yang bukan tagihan atas order maupun atas tunjuk. Pada prinsipnya tagihan atas nama menunjukkan siapa krediturnya, tetapi karena tagihan atas nama pada asasnya tidak harus dituangkan dalam wujud suatu surat (tulisan), maka pada tagihan atas nama yang dibuat secara lisan, sulit untuk dikatakan bahwa tagihan tersebut menyebutkan nama krediturnya. Walaupun demikian para pihak tahu siapa persoon dan karenanya identitas dari kreditur, karena ia bukan tagihan atas order maupun atas tunjuk, maka tagihan atas nama adalah tagihan-tagihan yang hanya dapat ditagih oleh kreditur tertentu saja. Selain daripada itu tagihan atas nama berbeda dari kedua tagihan yang lain, karena tagihan atas order atau atas tunjuk (aan toonder) selalu berbentuk suatu surat (akta), dan cara penyerahannya pun berbeda.

Tugas Hakim Pengawas

Dalam putusan pernyataan pailit, selain kurator, harus juga diangkat seorang hakim pengawas yang ditunjuk dari [...]

Tugas Kurator

Lebih jauh lagi tugas kurator dapat dilihat pada job description dari kurator pengurus, karena setidaknya ada 3 [...]

Syarat Pengajuan Kepailitan

Syarat pengajuan kepailitan dapat berbeda-beda tergantung pada undang-undang kepailitan yang berlaku di suatu negara. Di [...]

Dasar Hukum Kepailitan

Dasar hukum kepailitan biasanya terdapat dalam undang-undang kepailitan yang berlaku di suatu negara. Di Indonesia, [...]

Siapa Yang Dapat Mengajukan Permohonan Pailit?

Menurut Pasal 2 ayat (1), (2), (3), (4), dan (5) UUKPKPU menunjukkan bahwa pihak yang [...]

Ketentuan Mengenai Piutang Dalam PKPU

PKPU adalah singkatan dari Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Dalam konteks hukum di Indonesia, PKPU adalah [...]

Permohonan PKPU

Permohonan PKPU adalah proses hukum di Indonesia yang mengacu pada Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Proses [...]

Pengertian PKPU

Dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU pada Pasal 222 ayat (2) [...]